-
Parlemenkita | 1 bulan laluRencana Cetak Sawah 3 Juta Hektare Harus Diimbangi dengan Lahirnya Petani Muda
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rencana program cetak sawah/lahan baru seluas 3 juta hektare oleh Presiden Prabowo melalui Kementan harus dilakukan dengan cermat. Jika berhasil, maka akan menghasilkan jutaan ton beras yang bisa membantu mengurangi alokasi impor.
-
Parlemenkita | 4 bulan laluKunker ke TNGL, Komisi IV DPR RI: Masyarakat Sejahtera, Hutan Terjaga
DIALEKSIS.COM | Aceh Tenggara - Menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama, eksploitasi hutan yang tak terkendali akan berakibat bencana bagi semua pihak. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Muhtarom saat meninjau Stasiun Penelitian Katambe di Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa (16/7/2024).
-
Parlemenkita | 6 bulan laluResah! Komisi IV DPRK Banda Aceh Usulkan Raqan Pendidikan Tahfiz Al-Qur’an
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi IV DPRK Kota Banda Aceh mengusulkan Rancangan Qanun (Raqan) Kota Banda Aceh Tahun 2024 tentang Pendidikan Tahfiz Al-Qur’an.
-
Parlemenkita | 7 bulan laluKomisi IV DPRK Banda Aceh Gelar RDPU Raqan Pembangunan Kepemudaan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun Pembangunan Kepemudaan Kota Banda Aceh, Rabu (24/4/2024) di ruang utama lantai 4 DPRK setempat.
-
Nasional | 2 tahun laluMarak Rebutan Minyak Goreng, Politisi PKS: Jangan Sampai Reputasi Negara Hancur
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Situasi langkanya minyak goreng yang ditunjukkan dengan rebutannya warga terutama ibu rumah tangga di berbagai toko perbelanjaan minyak goreng kini sudah mulai mencoreng wajah negara Indonesia.
-
Nasional | 2 tahun laluKomisi IV DPR RI Peringatkan Kementan Soal Penanganan Penyelewengan Pupuk Bersubsidi
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, memperingatkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera membenahi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Ia menegaskan jika pondasi penyaluran pupuk bersubsidi berupa data RDKK tidak sinkron sesuai dengan kebutuhan di lapangan, maka celah itu akan semakin membuka kesempatan penyelewengan pupuk bersubsidi di Indonesia.